Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, falsafah biaya pendidikan yang harus diterapkan adalah membebaskan mereka yang tidak mampu. “Adapun mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, harus bisa berkontribusi agar pendidikan bisa terus tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya dalam jumpa pers seusai rapat kabinet terbatas bidang pendidikan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Presiden menjelaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang tingginya biaya pendidikan. Presiden menjelaskan, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Namun upaya tersebut tetap harus memerhatikan kemampuan anggaran negara. “Seperti wajib belajar sembilan tahun, banyak komponen yang ditanggung negara. Ketika ingin ditingkatkan lagi, harus dilihat kemampuan anggaran,” ucapnya.
Saat ini anggaran pendidikan menjadi yang tertinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012, yaitu mencapai 20 persen. “Dari 20 persen tersebut, sebesar 35 persen untuk pusat, sisanya 65 persen ke daerah. Dan, 35 persen untuk pusat itu dibagi lagi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian lain,” tutur Presiden.
Presiden SBY juga menanggapi positif rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk menjalankan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). “Dengan catatan, wajib belajar sembilan tahun telah terlaksana dengan baik.” Karena itu dia berharap, kehadiran para menteri serta gubernur-gubernur dalam rapat terbatas kabinet di bidang pendidikan ini bisa dijadikan peluang untuk bersinergi dalam menjalankan aksi dan program pendidikan, serta menemukan solusi atas masalah dan hambatan yang ada. (DM)